Rabu, 09 Maret 2016

Mewujudkan Pembangunan Kota Pesisir Di Indonesia Yang Berkelanjutan Melalui Penyediaan Infrastruktur Berbasis Penataan Ruang


Mewujudkan Pembangunan Kota Pesisir Di Indonesia Yang Berkelanjutan Melalui Penyediaan Infrastruktur Berbasis Penataan Ruang

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang terluas di antara beberapa Negara lainnya, dengan beraneka ragam budaya maupun beraneka ragam karakter geografis yang mencakup pegunungan, daratan, pesisir dan kepulaun. Dengan adanya karakter alam yang berbeda-beda menghasilkan terbentuknya pola interaksi yang berbeda-beda pula, dari inilah lahir berbagai macam bentuk interaksi budaya, social, ekonomi dan politik.
Tujuan adanya perencanaan dan pembangunan adalah dapat mewujudkan sebuah ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka di perlukan beberapa pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakteristik kota yang ada di Indonesia. Tercatat dari 94 Kota otonom di Indonesia, 47 diantaranya memiliki karakteristik geografis berupa kawasan pesisir. Dominasi jumlah kota pesisir di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat wajar mengingat morfologi NKRI yang berupa kepulaunnya dengan sekitar 17.480 pulau dan dengan 95.181 Km bentang garis pantai dari seluruh pulau tersebut.
Adanya pertimbangan mengenai system dinamika interaksi kegiatan masyarakat dengan karakteristik kota itu sendiri, interaksi itu sendiri dapat berupa pemahaman mengenai proses pembentukan kota pada kawasan pesisir yang bermula pada zaman tradisional di Indonesia.
Hubungan yang erat antara budaya masyarakat yang ada di Indonesia dengan karakteristik kawasan pesisir yang salah satunya adalah sebagai tempat mata pencaharian yang berupa hasil laut namun juga sebagai pusat perdagangan dan jasa seperti pelayanan pelabuhan “pasar” sehingga menjadikannya sebagai pusat aglomerasi ekonomi
Beberapa kota di Indonesia yang mempunyai karekteristik sebagai kawasan pesisir memiliki potensi untuk pengembangan kota baik itu di sekitar pinggiran laut maupun pinggiran sungai, karena mempunyai peran serta kualitas sebagai pusat koleksi – distribusi komuditas dan dijadikan pula sebagai pusat pemerintahan, hal ini lah yang membuktikan bahwa adanya ikatan antara masyrakat perkotaan di Indonesia dengan kawasan pesisir.


Tujuan Penulisan
Agar adanya keseimbangan mengenai interaksi masyarakat perkotaan dengan mayarakat yang ada di sekitaran kawasan pesisir, karena wilayah yang berada di sekitaran pinggiran laut atau sungai mempunyai potensi unyu menjadi pusat ekonomi hasil laut dan telah tercatat menyumbang 25 persen dari Pendapatan Domestik Bruto
Perlu adanya beberapa pembenahan mengenai orientasi penataan kota di kawasan pesisir dan penataan berbasis ekonomi menjadi berbasis kualitas lingkungan pesisir kota. Beberapa proses penataan kota-kota pada kawasan pesisir dapat berupa rehabilitas kawasan tersebut sebagai usaha dari revitalisasi peran kota-kota sebagai beranda depan dari keseluruhan wilayah.
Namun terdapat beberapa aspek yang menghambat didalam pembagunan tersebut seperti dari aspek social, aspek budaya, aspek ekonomi dan aspek lingkungan, namun dari segi aspek ekonomi yang mengambilan peran sangat penting karena feedback yang besar dapat dirasakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat sekitar itu sendiri sehingga karna adanya peran tersebut muncul antisipasi masyarakat yang berada di kawasan pinngiran laut atau pinngiran sungai
Dari adanya beberapa aspek tersebut sehingga pemahaman mengenai kepentingan baik itu masyarakat, swasta maupun pemerintah mengenai pemahaman akan urgensi rehabilitas kawasan berdampak akan meningkatkan kesediaannya untuk memberikan kesempatan dalam pelaksanaan proses rehabilitas bahkan mampu untuk mendorong kesediaanya dalam partisipasi berupa pengeluaran akan sumberdaya dalan program rehabilitas itu sendiri. Munculnya beberapa kominitas yang berpartisipasi mengenai aktivitas rehabilitasi kawasan pesisir merupakan hal yang sulit untuk ditawar

Pembahasan Utama.
Terdapat beberapa aspek dalam proses penataan kota-kota pesisir yang mempunyai implementasi rehabilitasi kota pesisir berbasis lingkungan, dampak tersebut bersifat positif salah satunya dari segi aspek
1. keamanan ( Security), dari beberapa kota yang terletak di bagian kawasan pesisir rawan terhadap bencana banjir, gelombang pasang, tsunami. Maka dari kondisi wilyah tersebut perlu adanya pemahaman mengenai penataan ruang serta pembangunan infrastruktur yang cukup sensitif mengenai kerawanan terhadap bencana yang sedemikian.
2. Kenyamanan ( ) dalam penataan ruang. Tentunya salah satu dari  tujuan dari perencanaan serta pembangunan adalah menciptakan tata ruang kota yang nyaman bagi masyarakat baik itu dalam komponen perumahan, kebudayaan, rekreasi  dan kawasan pusaka. Kenyamanan dalam artian disini bukanlah keterbatasan pada fasilitas perumahan, tetapi pada kualitas lingkungannya, kualitas sosialnya. Didalam pemenuhan kualitas tersebut dapat dilakukan dengan penataan kawasan pesisir kota  sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan rekreasi warga seperti penyediaan RTH yang baik dan alokasi perdagangan dan jasa di kawasan pesisir yang dapat mendukung fungsi rekreasi tersebut.
3. Produktivitas  () kota pesisir salah satunya adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat kawasan kota pesisir. Berbagai masukan dari masyarakat kota pesisir ataupun tuntutan didalam penyediaan lapangan pekerjaan dari berbagai sector, misalnya sector perdagangan dan jasa atau bidang sector konstruksi. Keseimbangan antara efektivitas tenaga pekerja dengan kapasitas masyarakat didalam memenuhi kebutuhan dari berbagai sector tersebut yang sangat diperlukan. Dari partisipasi masyarakat kota pesisir yang menjadi bagian sangat penting didalam proses penataan kota pesisir baik itu di perencanaannya maupun di dalam pengendalian pemanfaatan ruangnya
4. Aspek kualitas lingkungan hidup. Adanya kesadaran dan tanggung jawab di masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup sehingga menciptakan kota pesisir yang berkelanjutan. Tersedianyan fasilitas baik itu sarana maupun prasarana pengendali pembangunan yang dilakukan pemerintah sehingga dapa menegakkan saksi bagi setiap pelanggaran penataan tata ruang yang memungkinkan adanya kerusakan kelestarian lingkungan khususnya di kawasan kota pesisir ini. Adanya pembekalan berupa pemahaman dan tanggung jawab  kepada masyarakat serta pemanfaatan dan pengendalian swadaya yang sangat baik merupakan kunci utama didalam proses terbentuknya kota pesisir yang berkelanjutan.
5. Katahanan terhadap perubahan iklim maksudnya adalah kawasan pesisir tersebut mempunyai ketahan didalam perubahan iklim yang mencakup ancaman berupa angin siklon, kenaikan muka air laut, banjir, serta kekeringan sehingga perlu adanya antisipasi melalui pendekatan struktur maupun non struktur dalam pengembangan perkotaan, dan pendekatan struktur lainnya misalnya pembangunan sarana dan prasarana penahanan gelombang laut, pengelolahan air, dan sebagainya.

Dalam konsep yang menjadi dasar dalam penataan ruang kawasan pesisir yang berbasis berkelanjutan mempunyai beberapa pendekatan misalkan pendekatan dalam penyediaan infrastruktur khsusunya pada kawasan pesisir, karena kualitas kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang baik tidak akan bertahan dalam lingkungan yang secara ekologis menurun ( Royal Commission on The Future of Toronto’s dalam Laidly, 2005). Adanya kualitas ekologis yang di jadikan sebagai prioritas utama dalam penbangunan mengakibatkan adanya beberapa pandangan dari perlunya pembangunan mega-infrastruktur dikawasan pesisir menjadi pembangunan infrastruktur yang ramah akan lingkungan yang sesuai dengan karakteristik ekologisnya. Dari pengembangan infrastruktur yang berbasis berkelanjutan di kawasan pesisir adalah adanya keseimbangan dan integritas dari aspek fisik-lingkungan, social budaya, dan ekonomi.
Dari ketiga prinsip didalam mewujudkan pengembangan infrastruktur yang berbasis berkelanjutan dapat dicapai dengan kegiatan yang dilakukan di beberapa titik lokasi yang berada di jalur kawasan pesisir khususnya pada kawasan pesisir yang memiliki daya tarik seperti memiliki kualitas visual yang baik terhadapa lansekap kota sehingga menimbulkan dampak yang baik seperti pengembalian kawasan pesisir menjadi “beranda” di kota pesisir yang mungkin dapat menawarkan nilai estetis kawasan pesisir.
Didalam pencapaian hal sedemikian dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti pembangunan infrastruktur di jalur pejalan kaki misalnya pembangunan RTH maupun non-RTH di sepanjang pesisir, pembangunan insfrastruktur berupa permukiman berupa pembangunan perumahan,, penyediaan energy sebagai penunjuang didalam pembangunan infrastruktur perumahan, aksesbilitas berupa tranportasi, penyediaan air, dll.
Komentar saya
Didalam mewujudkan perencanaan dan pembagunan kota pesisir khususnya di Negara Indonesia ini yang berbasis berkelanjutan salah satu caranya dengan adanya penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan di kawasan kota pesisir sangat baik didalam pengembangan kota pesisir itu sendiri, karena pembangunan tersebut dapat berbasis penataan ruang sehinnga tujuan dari penataan ruang,menciptakan ruang atau wilayah yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan dapat di implimentasikan di kawasan kota pesisir. Yang lainnya adalah perlu adanya kerja sama atau integritas antara pihak yang bersangkutan, seperti dari pihak masyarakat yang berada langsung di kawasan psisir itu sendiri, dari pihak pemerintah sebagai pihak yang penuh didalam pemberian kebijakan-kebijakan maupun pemberian izin didalam pembangunan tersebut dan dari pihak swasta yang berperan sebagai pihak pengelolah maupun pihak yang bertanggung jawab (yang diberikan izin) didalam proses pembangunan yang berlangsung
Namun terdapat banyak kajian-kajian ( pertimbangan-pertimbangan) yang dilakukan mengenai dampak didalam pembangunan kota pesisir berupa keseimbangan dan integritas dari aspek fisik, social-budaya, ekonomi, dan karakteristik masyarakat di kawasan pesisir.